Penempatan Alumni IPDN Tahun 2017 Mulai Di Sebar Di Seluruh Indonesia

oleh
Penempatan alumni ipdn di sebar
Penempatan alumni ipdn di sebar

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan sekolah tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.  Penempatan alumni pun mengalami perubahan – perubahan. Dari yang semula disebar di seluruh Propinsi di Indonesia, kemudian sistem penempatan berubah kembali ke daerah asal. Penempatan alumni IPDN tahun 2017 mulai di sebar di seluruh Indonesia.

Perkembangan dan sejarah panjang perubahan sistem di IPDN

Tahun 1920, sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda terbentuklah sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren ( MOSVIA ). Sistem pendidikan pada saat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu Binnenlands Bestuur Corps ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).

Tahun 1948 dibentuk lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar.

Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang.

Tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram

Tahun 1956, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. Pend 1/20/56 tertanggal 24 September 1956 APDN berdiri di Malang. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja. Gelar pendidikan bagi lulusan ini adalah BA ( Bacaloriat of Art ) atau Sarjana Muda.

Berdirinya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

Tahun 1967, berdiri Institut Ilmu Pemerintahan di Malang, Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto.

Jika ingin mendapatkan gelar sarjana penuh, maka alumni APDN saat itu harus melanjutkan lagi ke  Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta atau berbagai perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang memiliki ilmu pemerintahan, ilmu politik, atau ilmu administrasi negara.

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementerian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1990 seluruh APDN disatukan secara Nasional di jatinangor, Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Mendagri Nomor 38 tahun 1988, peresmian lokasi ini dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1990.

Tahun 1992, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 disempurnakan pola dan sistem pendidikannya, kemudian nama berubah menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Dengan program Diploma III. Gelar pendidikan lulusan ini adalah AP ( Ahli Pemerintahan )

Berdirinya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)

Tahun 1995, terjadi peningkatan kurikulum dari Diploma III menjadi Diploma IV. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 89 Tahun 1996. Program D-IV STPDN berhak menyandang gelar “SSTP” (“Sarjana Sains Terapan Pemerintahan”).

Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi ( program D IV ) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana ( Strata I ), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Pinggi Kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.

Tahun 1999, kebijakan nasional pendidikan tinggi antara lain mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama.

Perlahan mulai tahun 2003, terprogram pengintegrasian STPDN ke dalam IIP. Dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Tahun 2004, pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP menjadi Institut Ilmu Pemerintahan ( IPDN ).

Tahun 2009, ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,  di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.

Tahun 2010, kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V dan VI setelah masuk semester VII dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penempatan Alumni IPDN Tahun 2017 Mulai Di Sebar Di Seluruh Indonesia

Penempatan alumni ipdn di sebar
Penempatan alumni ipdn di sebar

Dari sejarah berdirinya IPDN saat ini, sudah lebih dari 30 ribu alumni IPDN yang berkarir sebagai PNS/ASN yang penempatannya tersebar di setiap propinsi di Indonesia. Pola penempatan alumni IPDN yang lulus mulai tahun 2003 ( angkatan XI STPDN ) di kembalikan ke daerah asal pendaftarannya. Hal ini dikarenakan biaya selama pendidikan mereka di tanggung oleh masing – masing APBD daerah asal pendaftaran.

Namun, mulai tahun 2017 yaitu angkatan lulus alumni IPDN 23, per oktober 2017 penempatan kelulusannya mulai di sebar lagi tidak sesuai dengan asal pendaftaran mereka. Rencananya, pola penempatan ini berlaku untuk angkatan 23 dan 24. Belum ada kepastian apakah angkatan setelah itu, pola penempatan kerja alumni IPDN akan diteruskan penyebarannya.

Pola penyebaran ini dimaksudkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, selain itu menjadi lem perekat dalam mengabdi secara tulus ikhlas kepada masayarakat dimana saja. Bukan saja masyarakat di daerah asal pendaftarannya.

Selain itu, IPDN berkomitmen mendukung program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penempatan purna praja ini memang bertujuan untuk mendukung Nawacita ketiga Bapak Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran

Purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII saat ini penempatannya disebar di pelosok Tanah Air.

Sebanyak 1.916 alumni IPDN tesebut, secara khusus bakal menempati wilayah terpencil, tertinggal dan terluar perbatasan.

Tentang Penulis: Eike

Gambar Gravatar
Just another person to writing world web!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.