Manajemen PNS Yang Di Atur Dengan Peraturan Pemerintah, Sebaiknya Bagi Anda PNS Atau Yang Ingin Menjadi PNS Wajib Baca Ini Agar Tahu

oleh
manajemen pns 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan pengelolaan PNS dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional serta mempunyai nilai dasar serta etika profesi. Selain itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang bebas dari intervensi politik dan bersih dari korupsi kolusi serta nepotisme.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Dalam peraturan nomor 11 Tahun 2017 ini dijelaskan secara umum apa itu PNS dan segala aturan yang terkait dengan manajemennya. Ada istilah ASN dimana ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN adalah sebuah profesi, sama halnya seperti profesi – profesi lainnya seperti dokter, pengacara dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan pegawai ASN adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Dalam penyusunan kebutuhan tersebut mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

Nah, untuk Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Dalam hal kebutuhan PNS yang telah ditetapkan pada Instansi Pemerintah tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri dapat mempertimbangkan sebagai tambahan usulan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya

Jika anda bertanya mengenai tekhnis pengadaan PNS, hal ini di atur dalam pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Kemudian, pasal 17 menyebutkan bahwa Dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS

Adapun tahapan dalam pengadaan kebutuhan PNS ini adalah melalui tahapan sebagai berikut : a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan g. pengangkatan menjadi PNS.

Nantinya  lowongan Jabatan PNS diumukan secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

Demikian beberapa informasi mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Untuk lebih jelasnya secara komplit bisa anda lihat melalui link ini : manajemen pegawai negeri sipil

Semoga bermanfaat!

Tentang Penulis: Eike

Gambar Gravatar
Just another person to writing world web!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *