Ini Ketentuan Jika PNS Ingin Berwirausaha

oleh
bisakah pns punya usaha

PNS Menjadi Pengusaha, Bolehkah ?

Saat ini dunia sudah berubah sejalan dengan semakin majunya tekhnologi.

Usaha yang dulunya banyak di lakukan secara offline, kini berkembang pada usaha secara online.

Ini karena era digital sudah merebak, menjadi sebuah kejadian yang tidak bisa terelakkan lagi.

Dengan semakin mudahnya komunikasi, tidak menutup kemungkinan kemudahan itu menjadi ruang untuk kegiatan usaha. Pengenalan produk usaha, promosi usaha atau marketing dilakukan secara online.

Hal ini sudah sewajarnya terjadi dan sah saja.

Mengingat makin banyak pengguna media online di dunia ini.

Arti kata ONLINE (Mawan, 2018 ) sebagaimana kami artikan sendiri adalah sebagai berikut :

O = Ora tau turu ( tidak pernah tidur ), artinya dunia online bekerja selama 24 jam. Tidak pernah tidur. Hal ini menjadikan kemudahan kita dalam memberikan informasi yang bisa di lihat dan di terima oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

N = Neng ndi wae iso ( Dimana saja bisa ), artinya kita bisa melakukan proses jual beli atau usaha dimana saja kita berada, bahkan saat kapan saja. Meskipun sedang di kamar mandi atau toilet, kita bisa melakukan transaksi jual beli. Betul ? he e..

L = Luas pasare ( Pasar yang luas ), artinya bahwa dengan melakukan transaksi atau metode penjualan online, pangsa pasar sangat luas sekali. Produk yang kita punya akan dikenal dan diketahui publik secara mudah. Bukan saja lingkungan sekitar atau domestik, bahkan sampai ke dunia internasional.

I = Irit ( Hemat ), artinya bahwa dengan media online biaya yang kita keluarkan bisa hemat. Ketika dulunya kita berjualan secara offline kita harus sediakan toko, menggaji karyawan untuk mengurusi dan menunggunya.

Sekarang beda! Bahkan kita tidak harus punya toko offline. Kita bisa melakukan usaha secara online dengan modal gadget.

Kita bisa mengurus sendiri semuanya, bahkan di waktu yang tak terbatas ( kecuali waktu tidur ). Tinggal bagaimana kita memanagemen waktu dengan baik, manakala ada waktu wajib kita melakukan pekerjaan utama.

N = Nyoto hasile ( Hasil yang nyata ), artinya bahwa meskipun dalam ruang maya ( tidak nyata ) akan tetapi sebenarnya ada atau nyata. Media online atau internet hanya suatu sarana digital. Perkembangan zaman yang setiap manusia mengalami zamannya saat ini. Nah, manakala kita melakukan jual beli di dunia ini, di ruang maya ini, hasil yang kita dapatkan nyata. Terjadinya transaksi jual beli, menghasilkan hasil berupa uang atau barang yang benar – benar ada atau nyata.

E = E-Smart , artinya sistem elektronik pintar yang memudahkan semua orang untuk saling berhubungan, berkomunikasi satu sama lain berbasis internet

Dengan kemudahan itulah, siapa saja bisa melakukan proses komunikasi salah satunya dalam usaha atau jual beli.

Lalu, bagaimana dengan PNS yang melakukan proses usaha atau jual beli apakah boleh PNS menjadi pengusaha ?

Mari kita analisa bersama jika ada kekurangan mohon dilengkapi

Analisa Aturan PNS Berwirausaha

regulasi pns berwirausaha

Kita analisa berdasarkan 3 aturan yang ada saat ini, antara lain :

PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta disebutkan pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

Pegawai negeri sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat letnan II ke atas, pejabat, serta istri dari: Pejabat eselon I dan yang setingkat baik di pusat maupun di daerah, Perwira tinggi ABRI., Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/kepala lembaga yang bersangkutan, dilarang untuk:

  1. Memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta.
  2. Memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta.
  3. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan.

Hal di atas berlaku untuk PNS dengan golongan ruang IV/a ke atas, sedangkan bagi Gol III/d ke bawah boleh dengan izin pejabat berwenang

Kemudian dalam aturan lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

PNS juga dilarang memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.

PNS juga dilarang melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.

Di PP Nomor 30 Tahun 1980 ini menjelaskan bahwa PNS dilarang mendirikan atau memiliki perusahaan dan melarang PNS untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris ( untuk PNS golongan tertentu )

Tahun 2010, di era SBY dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menggantikan PP Nomor 30 Tahun 1980, artinya PP Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi !

Sampai disini clear!

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di dalamnya tidak ada larangan secara tegas bagi PNS yang ingin memiliki saham atau menjadi Direksi/Dewan Komisaris suatu perusahaan.

Nah, dalam PP yang mengatur tentang disiplin kerja bagi PNS itu sama sekali tidak tercantum larangan untuk berbisnis.

Sedangkan , dalam PP 6/1974 sudah jelas ada larangan tersebut (bagi PNS Gol IV/a ke atas, sedangkan bagi Gol III/d ke bawah boleh dengan izin pejabat berwenang).

Sehingga jika menurut PP Nomor 6 Tahun 1974 maka PNS tidak boleh berbisnis. Tapi jika menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak melarang untuk berbisnis.

PP Nomor 53 Tahun 2010 jelas menggantikan PP Nomor 30 Tahun 1980. Namun, apakah meniadakan ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 1974?

Jika dilihat bahwa kedua PP tersebut tidak mengatur hal yang sama persis, dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 khusus mengatur pembatasan PNS dalam kegiatan usaha swasta.

PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin PNS secara umum.

Secara nalar atau logika aturan lama yang sudah diganti dengan yang baru maka yang lama tidak berlaku.

Dan saat membuat aturan tentunya mempertimbangkan teknis penyusunannya.

Ada bagian konsideran sebagai dasar pertimbangan sebuah peraturan.

Selain itu, ada juga aturan peralihannya. Artinya, aturan apa saja yang dipengaruhinya, dianggap tidak perlu lagi pasca keluarnya aturan yang terbarukan.

Setau saya seperti itu sih,

Jika melihat era saat ini, dengan perkembangan tekhnologi dan kemajuan jaman, berbicara masa lalu tidak ada habisnya. Bahkan, jika kita ingin maju maka sesuaikan dengan yang ada saat ini.

Fakta! Bahwa saat ini banyak PNS yang punya usaha sampingan. Mau di pungkiri ?

Tanya hati nurani paling dalam saja ! Dan ini bukan saja terjadi di PNS daerah, PNS pusat pun sama!

Ada yang buka usaha kuliner, fashion bahkan yang smart bisa bikin aplikasi digital ( keren kan ). PNS bisa kreatif, fakta demikian !

Faktor ekonomi ? hmm..saya kira tidak jadi dasar utama.

Bisa jadi karena memang hobby atau bahkan karena ingin lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak, ingin membantu menyelesaikan masalah orang banyak, bahkan ingin membantu negara untuk lebih maju (yeee…keren ! )

Kembali ke analisa aturan dah…

Aturan peralihan di PP Nomor 53 Tahun 2010 itu tidak spesifik menyebutkan PP Nomor 6 Tahun 1974. Tidak mencabut atau menjelaskan pernyataan masih berlaku atu tidak.

Di pasal 50 ayat 3 PP Nomor 53 disebutkan begini, Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Nah, ketentuan itu tidak menghilangkan ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 1974. Hmmm….

Histori terbentuknya PP Nomor 53 tahun 2010 tersusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 adalah revisi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kepegawaian.

Lha..Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1961 ini adalah dasar penyusunan dari PP Nomor 6 Tahun 1974!
Trus dalam ketentuan peralihan di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 jelas disebutkan bahwa Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku ( pasal 39 ).

Jadii…yang menjadi dasar penyusunan PP Nomor 6 Tahun 1974 yang mencantumkan ketentuan larangan PNS berbisnis sudah tidak berlaku kan ??

Logikanya PP Nomor 6 Tahun 1974 tidak berlaku kan?? Mestinya tidak ! Lha wong dasar penyusunannya saja sudah jelas tidak berlaku, mosok PP nya masih berlaku. Logikanya kan begitu ??

Ibarat gini, kita punya baju lalu kita kasih hanger lalu kita cantolke di paku. Pakunya dicabut, lha bajunya otomatis jatuh. Cantolannya ilang ! Tapi ternyata baju itu tidak jatuh ke lantai, masih ada hanger yang tersangkut di celah dinding..ha a…

Paku memang di cabut, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah menyabut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1961 yang jadi dasar penyusunan PP Nomor 6 Tahun 1974 tadi.

Namun masih ada “hanger” yang nyangkut di celah dinding. Penjelasan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa peraturan – peraturan yang dibuat berdasarkan undang – undang Nomor 18 tahun 1961 tetap berlaku selama belum ada peggantinya.

Nah! PP terbaru, PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak mengatur hal yang persis sama dengan PP Nomor 6 Tahun 1974.
Jadi logikanya jika melihat penjelasan pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 hal ini tidak bisa dianggap menggantikan PP Nomor 6 Tahun 1974.

Artinya, larangan atau pembatasan berbisnis bagi PNS dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 masih berlaku ! ( trus kepiyeee ?? mbok ya di revisi lagi ha a…biar jelas )

Nah..jadi PNS dilarang berbisnis, khusus golongan IV/a ke atas. Yang masih golongan III/d ke bawah boleh asal dengan izin pejabat berwenang.

Lha..bisnis itu apa to ?

Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit).

Trus misal, kita punya mobil lalu mau kita jual apakah kita mau rugi ? kita punya tanah lalu akan kita jual, apakah mau rugi ? kita beli baju, lalu kita jual lagi agar dapat margin apakah itu bukan bisnis ?

Itu real! Itu nyata. Ada barang untuk dijual.

Ada kegiatan bisnis, meski hanya sekali melakukan penjualan dan menjual tentunya ingin profit atau untung. Nalar normalnya gitu.

Parahnya, ada istilah “jual beli jabatan”.

Bukan bisnis ? hmm..tanya hati nurani paling dalam sudah…

Okeee…lanjut

Memang biarpun saat ini secara hukum tidak ada lagi larangan yang tegas bagi PNS untuk berwirausaha, tetap ada etika yang harus ditaati.

Sebagai PNS itu tidak hanya terikat oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi juga oleh azas-azas umum pemerintahan yang baik. Ada etikanya, ada asas kepatutannya. Salah satunya ijin atasan tetap diperlukan.

Jadi sebaiknya, misal kita punya usaha lebih baik serahkan saja ke orang kepercayaan kita untuk mengurusnya. Konsentrasi kita bisa dimanagemen sedemikian rupa, intinya patut tidak mengganggu jam kerja sebagai PNS.

Yang kedua, kenapa harus menjadi pengurus di struktur organisasi ? Menjadi direkturnya ? Jika bisa di serahkan pihak ketiga misal keluarga yang bukan PNS kenapa tidak ? Sebagai Founder..no problem kan ?

Founder menemukan ide – ide, eksekusi nya bagi tugas saja ke manajemen dimana sistem terbentuk dengan baik.

Sehingga jika pilihannya tetap jadi PNS dan “pengusaha”, patut saja manakala ada pelimpahan tanggung jawab usaha pada sebuah manajemen yang di dalam strukturnya kita sebagai founder, pekerjaan sebagai PNS tetap berjalan dengan baik.

Maka etika PNS yang ingin berwirausaha, sebaiknya meminta izin atasan, mengantisipasi konflik kepentingan dengan memilih bidang usaha yang tidak terkait dengan pekerjaannya, sesuai dengan asas kepatutan antara lain tidak memecah konsentrasi atau mengganggu jam kerja.

Kesimpulannya menurut saya begini :

1. PNS boleh berbisnis asal sesuai aturan, artinya jika ingin tetap masuk dalam struktur organisasi manajemen bisnis misal jadi direktur maka ikhlaskan bahwa golongan ruang tidak lebih dari golongan ruang IV a. Dan tetap minta izin atasan atau pejabat yang berwenang

2. Serahkan manajemen ke tim, dengan sistem yang baik. Usaha jalan, kerja sebagai PNS tetap jalan dan tidak terganggu. Legalisasi usaha yang berbentuk badan lebih baik bukan atas nama anda sebagai PNS, bisa keluarga yang non PNS. Supaya ke depan tidak terjadi konflik kepentingan.

3. Jika ingin tetap all out mengurusi sendiri, pilihannya lebih baik out sebagai PNS biar lebih enak dan bebas. Jika usaha menghasilkan hasil yang lebih besar dan stabil, kenapa tidak ? Pilihanmu adalah sejarahmu. Itu saja!
Semoga bermanfaat, sekedar analisa saja. Misal kurang mohon dipahami dan di maafkan barangkali bisa ada masukan lain dipersilahkan.

Tujuan PNS Berwirausaha

Intinya, kadang tujuan PNS punya usaha atau bisnis juga bukan sekedar faktor ekonomi saja. Bisa karena hobby, atau keinginan menjadi seseorang dengan kemanfaatan yang lebih luas.

pns dan pemberdayaan

Sebab, bisa saja usaha itu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Bisa mensejahterakan masyarakat luas. Bisa makin punya social benefit yang nyata yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara nyata.

Selain itu, dengan proses yang baik sebuah usaha bisa memberikan andil dalam penerimaan pajak bagi negara. Sebab, pajak sampai saat ini pun menjadi faktor utama dalam penerimaan negara.

Masyarakat bisa makin sejahtera dengan pembangunan dari hasil penerimaan pajak, negara terbantu, rakyat sejahtera ( jika dikelola dengan baik )

Tentang Penulis: Eike

Gambar Gravatar
Just another person to writing world web!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *